.png)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS I.A
Ambon, Senin(28/3) - Bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A, telah dilaksanakan Sosialisasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua, Panitera, Sekretaris,Hakim, pejabat Fungsional - Struktural dan seluruh ASN dan PPNPN Pengadilan Agama Ambon. Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H (Hakim PA. Ambon), selaku narasumber SPIP dalam penyampaian materi, beliu menyampaikan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Beliau juga menyampaikan bahwa SPIP memilki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah dimana para pimpinan memiliki andil yang besar dalam mewujudkan tujuan dari SPIP tersebut. Adapun Peranan dari pimpinan lanjut beliau, yaitu Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengadilan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:
- Penegakan integritas dan nilai etika
- komitmen terhadap kompetensi
- kepemimpinan yang kondusif
- pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Di akhir sesi pemaparan materi SPIP, Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.selaku narasumber, menyampaikan bahwa sebaiknya segala pelaksanaan kegiatan kinerja dapat mempedomani tujuan akhir dari SPIP tersebut.
Admin IT